Iswan Dukomalamo
Iswan Dukomalamo
  • Oct 15, 2021
  • 9760

Kurangnya Peran Pendidikan Politik Bersih, Akan Meregenerasi Sistem Politik Uang Pada Generasi Momen Politik

Kurangnya Peran Pendidikan Politik Bersih, Akan Meregenerasi Sistem Politik Uang Pada Generasi Momen Politik
Mantan Koordiv Pengawasan dan Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Utara Periode 2017-20220

TIDORE KEPULAUAN - Tulisan ini adalah rangkuman inti hasil penulis, selama berkecimpung di dunia pengawas pemilu, dimuai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sebagai Koordinator Devisi Pengawasan dan dilanjutkan dengan menjadi Ketua Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Perbedaan momen politik dan hari biasa, salah satunya saat momen politik, aliran banjir bantuan atas nama amal begitu deras, bahkah pengawas pemilu agak repot menanggapi derasnya bantuan yang turun kepada masyarakat mengatasnamakan amal, repot karena beragam cara digunakan untuk menyalurkan bantuan dengan mengatasnamakan amal, bantuan dari segala penjuru yang tidak sebanding dengan personil pengawas lapangan.

Aktifitas yang begitu banyak dengan personil pengawas yang kurang, membuat kerepotan. kalau berharap masyarakat lapor maka itu kecil kemungkinan, karena frame berfikir sebagian masyarakat, bahwa setelah mereka (kandidat calon) terpilih dan duduk di kursi mewah, mereka pasti lupa dengan janjinya atau dalam percakapan bahasa hari-harinya, "Dorang (mereka) akan lupa kalau so nae (sudah naik), dan bantuan itu turun ramai kalau momen politik,  rugi kalau tidak diambil, dan kalau lapor ke Panwas, tentu bantuannya akan ditarik, jadi untuk apa lapor, kalau momen politik pemilu atau pilkada selesai, tidak ada lagi bantuan, jadi momen ini perlu dimanfaatkan, ” kata mereka (masyarakat) yang enggan disebutkan namanya.

Pengalaman, waktu turun melakukan monitoring dan sosialisasi di kelurahan/desa dan pasar, saat diberikan selebaran sosialisasi larangan dan sanksi serta menjelaskan isi selebaran, ada nenek yang lagi jualan di pasar mengatakan, "Jangan kase (berikan) kertas Ini, kase (berikan) Itu  doi (uang)", lain halnya dengan sekumpulan orang di beberapa kelurahan dan desa mengatakan, "Panwas, ngoni (kalian) kurun kase doi (berikan uang)?  momen begini Itu turun kase doi (uang), tidak perlu turun bicara aturan, torang (kami) sudah tahu aturan itu, karena pemilu ini aturan dan larangan Itu sudah, jadi turun itu bagi-bagi uang, tidak perlu bicara banyak lagi, ada uang ada suara, beras dan lain-lain itu tidak bisa dibeli dengan ngoni (kalian) punya kertas sosialisasi dan aturan itu", kata mereka (masyarakat) yang enggan disebutkan namanya.

Kami juga tidak bisa menanggapi arogan, karena pada dasarnya masyarakat seperti itu akibat dari sudah terbiasa dengan budaya pendidikan politik sesat “ada uang ada suara”, dan karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada alur perjalanan politik kandidat calon menurun, bahkan tidak ada lagi.

Bahkan ada masyarakat yang mengatakan kepada kami bahwa “foya (berbohong) saja dorang (mereka) itu, saat momen baru mereka datang, selesai momen sudah tidak lihat lagi rupanya, jadi saat momen politik ini dorang (mereka) datang lagi, torang (kami) harus manfaatkan untuk dapat uang", kata mereka (masyarakat) yang enggan disebutkan namanya oleh penulis.

Karena pendidikan politik brsih sesuai regulasi adalah tangungjawab bersama, maka perlunya pendidikan politik yang bersih sesuai regulasi itu diterapkan aktif oleh seluruh partai politik, tidak bisa jika hanya sebagian partai saja. Selain peran penyelenggara dalam upaya sosialisasi, peran partai politik, pemerinta maupun swasta dan seluruh masyarakat itu sangat penting. Karena momen politik itu dialami dan milik seluruh warga negara maka peran seluruh warga negara itu yang menentukan.

Terkadang penyelenggara sering disalahkan oleh masyarakat karena menerapkan suatu regulasi, penyelengara dalam hal ini pengawas pemilu, sering disalahkan dalam hal penangann kasus, hal ini juga difahami karena tidak semua masyarakat faham dengan prosedur penanganan. Maka dari itu peran penting penyelenggara dan partai politik dalam pendidikan politik Itu penting, bertahap merasionalkan dan meruntuhkan paradigma politik sesat.

Nyatanya saat momen politik peran sindir menyindir aib, hujat menghujat lebih dominan dari pada peran pendidikan politik yang sehat.

Apa yang mereka lakukan saat kampanye diatas panggung maupun ngombrol santai dengan hujatan dan sindiran aib, menjadi bahan tertawaan masyarakat yang berada di sekitar area kampanye, ada masyarakat yang mengatakan, “ini dorang (mereka) datang di torang (kami) ini untuk cerita busu (keburukan) saja?, apa membangun negeri dengan cara seperti ini bisa?” tanya mereka (masyarakat).

Uraian diatas adalah kesimpulan inti, yang membuat masyarakat pada frame berfikir mereka bahwa, musim politik (Pemilu/Pilkada) itu, merupakan musimnya panen uang dan bantuan, musimnya rejeki, alhasil paradigma politik uang sulit dihilangkan, mengapa...? ya karena ala bisa karena biasa (kutipan kata Mardigu Wowiek, di salah satu kanal Yotube), sudah terbiasa dimanjakan dengan enaknya politik uang.

Keluhan masyarakat yang menjadi salah satu faktor politik uang masih mendarah daging adalah, prilaku para calon-calon pada saat momen politik juga berbeda, saat momen politik para calon-calon gencar melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat, bahkan jadwal yang telah diaturpun dirasa tidak cukup untuk sosialisasi diri. “Setelah momen selesai agenda silaturahmi dan lalulalangnya mobil Avanza milik calon-calon di kampung-kampung jarang  terlihat, bahkan tidak sama sakli.

Yang pastinya aktifitas calon pada momen politik dan pada hari biasa itu berbeda”, kata beberapa warga di beberapa kelurahan yang enggan disebutkan namanya.

Maka jangan heran, jika saat Pemilu atau Pilkada, kecendrungan masyarakat terhadap keraguan kepada kandidat/ calon itu ada, meski para calon dan tim sukses atau tim pemenang berupaya keras merasionalkan.

Tulisan ini adalah berdasarkan pengalaman dan catatan form pengawasan penyelenggara yang nyata, tidak ada rekayasa sedikipun dalam tulisan ini, tujuan dari tulisan ini agar menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan Pemilu dan Pilkada berikutnya.

Tidore Kepulauan, Kamis 14 Oktober 2021

Penulis: Iswan Dukomalamo, S.Pd

Mantan Koordiv Pengawasan dan Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Utara (2017-200).

Bagikan :

Berita terkait

MENU